Evaluasi Penanganan Pelanggaran PSU Pilkada 2024, Bawaslu Perkuat Kapasitas Pengawasan
|
Pengalaman pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2024 memberikan sejumlah catatan penting bagi jajaran pengawas pemilu, khususnya dalam penanganan dugaan pelanggaran. Berbagai dinamika yang terjadi di lapangan menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan ketelitian, kesiapan, serta efektivitas pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan mendatang.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan Kamis Manis Volume 8 bertema “Refleksi Penanganan Pelanggaran pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024” yang dilaksanakan secara daring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jombang bersama staf, serta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur dan Se Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan ini menjadi forum berbagi pengalaman sekaligus evaluasi terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan PSU di sejumlah daerah. Melalui diskusi tersebut, peserta memperoleh gambaran mengenai proses pengawasan, penanganan dugaan pelanggaran, serta langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu dalam menindaklanjuti permasalahan di tempat pemungutan suara (TPS).
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Anwar Noris, S.H., menyampaikan bahwa refleksi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi jajaran pengawas. Pengalaman di lapangan perlu dibahas sebagai bahan evaluasi guna memperkuat kapasitas pengawasan dan penanganan pelanggaran. “Melalui diskusi ini kita berusaha mengangkat titik-titik lemah dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran. Harapannya, pengalaman yang kita refleksikan bersama dapat menjadi bahan perbaikan sehingga kapasitas jajaran pengawas semakin kuat,” ungkap Anwar Noris.
Selanjutnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Uray Juliansyah, S.Pd., M.H., C.Med., menjelaskan bahwa pelaksanaan PSU di setiap daerah memiliki latar belakang yang berbeda. PSU di Kabupaten Magetan dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan di Kabupaten Landak berawal dari rekomendasi Bawaslu.
Menurutnya, meskipun memiliki dasar pelaksanaan yang berbeda, PSU memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya tetap terlindungi. Oleh karena itu, pengawas harus mengambil langkah sesuai tugas dan kewenangannya apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur maupun mekanisme pemungutan suara.
Dalam pemaparan materi, Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Kabupaten Landak, Arifian, S.E., menguraikan pengalaman penanganan PSU di TPS 002 Dusun Ladangan, Desa Amboyo Selatan. PSU tersebut dilaksanakan pada 2 Desember 2024 setelah ditemukan dugaan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali oleh seorang pemilih pada TPS yang sama saat pemungutan suara 27 November 2024.
Dugaan tersebut pertama kali diketahui oleh Pengawas TPS (PTPS), kemudian diteruskan melalui Panwaslu Kecamatan Ngabang hingga ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Landak. Dalam prosesnya, Bawaslu melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana pemilihan. Hasil penanganan berupa rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik kepada KPU Kabupaten Landak, sedangkan dugaan tindak pidana dihentikan karena persyaratan materiil tidak terpenuhi.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magetan, Purwanto, S.T., memaparkan pengalaman pengawasan PSU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025. Putusan tersebut memerintahkan pelaksanaan PSU pada empat TPS yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Magetan.
Permasalahan yang menjadi perhatian berkaitan dengan keabsahan penggunaan hak pilih, di antaranya pemilih yang berada di luar kota maupun luar negeri tetapi namanya tercatat dalam daftar hadir, ketidaksesuaian tanda tangan, serta pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) tetapi tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya.
Menindaklanjuti putusan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan sejumlah persiapan pengawasan, mulai dari pembentukan jajaran pengawas ad hoc, pencermatan data pemilih, pengawasan logistik, hingga koordinasi dengan penyelenggara dan pemangku kepentingan terkait. Jumlah pemilih dalam DPT pada empat TPS tersebut sebanyak 2.117 orang. Tingkat kehadiran pemilih pada pemungutan suara awal mencapai 90,3 persen, sedangkan pada pelaksanaan PSU tahun 2025 sebesar 88,7 persen.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan Kamis Manis Volume 8, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jombang bersama staf memperoleh tambahan wawasan dan pembelajaran terkait dinamika pengawasan serta penanganan pelanggaran PSU. Berbagai pengalaman yang disampaikan oleh narasumber diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pemahaman terhadap prosedur, mekanisme, dan kewenangan pengawas pemilu. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana penguatan kapasitas jajaran Bawaslu dalam menghadapi berbagai potensi pelanggaran, sehingga pelaksanaan pengawasan pada pemilu dan pemilihan mendatang dapat berjalan secara lebih cermat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
Humas Bawaslu Jombang