Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Tugas Bawaslu Kabupaten Jombang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.

d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang.

e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota.

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Wewenang Bawaslu Kabupaten Jombang berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu

Bawaslu Kabupaten/kota berwenang:

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undanganan yang mengatur mengenai pemilu.

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepda pihak pihak yang diatur dalam undang-undang.

c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.

d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang.

e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu provinsi apabila panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.

g. membentuk panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu provinsi, dan

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Kewajiban Bawaslu Kabupaten Jombang berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya.

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kebupaten/kota.

e. mengawasi pemutakhiran yang dilakukan dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

f. mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif dan

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan