Dorong Demokrasi Inklusif dan PPKS, Bawaslu Jombang Audiensi ke WCC Jombang.

Bawaslu Jombang lakukan audiensi ke Women Crisis Center (WCC) Jombang sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) serta sosialisasi kepada kelompok rentan dalam konteks Pencegahan Pemilu & Pilkada.

Audiensi yang berlangsung di kantor WCC Jombang tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Jombang, Dafid Budiyanto, didampingi Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Humas, Jagat Putradona, Kordiv. Hukum & Penyelesaian Sengketa, Farwis, serta jajaran staf Bawaslu Jombang.(10/06/26)

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bawaslu RI terkait implementasi PPKS di lingkungan kelembagaan, sekaligus menjadi momentum untuk memperluas jangkauan edukasi pengawasan partisipatif kepada kelompok rentan.
Dalam audiensi tersebut, Bawaslu Jombang juga menyampaikan pentingnya sosialisasi pencegahan potensi kecurangan dalam tahapan Pemilu & Pilkada. Hal ini mengingat perempuan merupakan salah satu bagian dari kelompok rentan yang memiliki potensi signifikan sebagai pemilih, selain kelompok disabilitas & lansia.

Dalam agenda Bawaslu Jombang lakukan audiensi ke WCC Jombang ini disambut baik & positif oleh Direktur WCC Jombang, Ana Abdillah, S.H.I.,M.H.
"Pencegahan dalam Pemilu maupun Pilkada memang sangat penting, dan ada 2 mode dalam melakukan Pencegahan dalam event tersebut, yakni:
1. Pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran itu terjadi, dan
2. Pencegahan agar kesalahan pelanggaran yang pernah terjadi tidak terulang kembali", ujar Ana.

Melalui komunikasi ini, diharapkan adanya peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam mengawal proses demokrasi yang jujur & berintegritas.
Selain itu, audiensi ini juga menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi berkelanjutan antara Bawaslu Jombang dengan organisasi masyarakat seperti WCC.
Sinergi ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya konsolidasi demokrasi, sekaligus memperkuat peran pengawasan partisipatif di tingkat lokal.