Lompat ke isi utama

Berita

Tadarus Pengawasan Pemilu (8) : Peran Perempuan Dalam Pengawasan Partisipatif

jombang.bawaslu.go.id - Perempuan harus punya andil besar dalam proses demokrasi. Perempuan dan Pilkada adalah dua bahasan yang selalu menarik. Urgensi perempuan mengawasi Pilkada adalah pertama, sebagai implementasi penghargaan terhadap HAM, prinsip demokrasi berbasis kesetaraan dan keadilan gender, khususnya kesetaraan hak politik perempuan. Kedua, perempuan adalah rakyat yang akan terdampak dari regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Terakhir, penting untuk perempuan terlibat aktif mengawal proses dan hasil Pilkada agar terpilih pemimpin yang baik melalui proses yang menghargai kemurnian suara rakyat. Pada tadarus pengawasan Pemilu ke 8, salah satunya menghadirkan salah satu perempuan Pengurus Pusat Aisyiyah bernama Tri Hastuti Nur yang memaparkan tema Perempuan dan Pengawasan Partisipatif, Senin (4/5/2020) Ia menyatakan bahwa perempuan harus terlibat mengawasi dari seluruh proses demokrasi. Mulai dari awal penentuan Daftar Pemilih Tetap, terlibat memberikan pendidikan untuk pemilih, pemantauan dalam proses pelaksanaan Pilkada, hingga nanti dalam mengawasi setiap kebijakan yang dilahirkan pasca Pilkada. “Perempuan harus mengawasi. Penting bagi kita melakukan pendidikan pemilih untuk pemula yang perempuan. Ini harus kita rangkul betul. Kita juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak termakan hoax dan politik uang”, jelasnya via online. Hingga kini, ia melihat sejumlah problem perempuan dalam Pilkada. Baginya, perempuan hanya dijadikan sebagai vote getter atau penarik suara dan sasaran dari politik uang. “Saya juga melihat masih sedikit penyelenggara Pemilu perempuan. Kita juga melihat di TPS itu misalnya belum ada perhatian terhadap perempuan hamil dan menyusui. Ini problem Pilkada dan perempuan”, tambanya. Menurutnya, sejak tahun 2014 Bawaslu mulai membuka peluang yang sangat baik untuk mendorong kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan Pemilu. Bawaslu juga mendorong adanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. “Ini penting untuk pendidikan politik bagi pemula. Terutama kelompok perempuan yang menjadi pemilih Pemilu pada Pilkada tahun 2020”, tambahnya. (red/yis)
Tag
Berita
Publikasi