Menghadapi Pilkada, Bawaslu, KASN, KPK Serta Kementerian Bersinergi Awasi Netralitas ASN

jombang.bawaslu.go.id - Menghadapi pilkada serentak di 270 daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terus melakukan berbagai kegiatan dalam rangka kerjasama peningkatan pengawasan netralitas ASN. Pada hari Selasa (30/6/2020), KASN melakukan kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri”. Kegiatan dibuka oleh Ketua KASN dan dilanjutkan sambutan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Dalam kampanye virtual ini diawali dengan deklarasi netralitas ASN yang dikuti oleh 529 peserta di jaringan virtual, yang terdiri dari para Kepala Daerah, Sekda, Ka BKD/BKPSDM, Pimpinan Bawaslu Daerah, salah satunya dari Provinsi Jawa Timur beserta 19 Kabupaten/Kota se-Jatim yang menggelar Pilkada 2020. Pada bagian lain digelar diskusi panel yang didukung para pembicara dari Ketua Bawaslu RI Abhan, Direktur Wasdal lV Badan Kepegawaian Negara Achmad Slamet Hidayat, Sekda Kab. Banyuwangi Mujiono, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto mengatakan para ASN harus menyadari bahwa netralitas merupakan kebijakan reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan saat ini. “Kami mengimbau kepada seluruh ASN di mana pun berada untuk membangun kesadaran berkenaan dengan etika dan perilaku yaitu tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, serta bebas dari pragmatisme politik,” kata Agus. Untuk mengawasi netralitas ini, KASN bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini Stranas PK, hingga 5 Kementerian/Lembaga (K/L) di antaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan pentingnya ASN untuk netral. Menurutnya, pimpinan yang terpilih dari proses politik yang jujur dan bersih akan memberikan harapan untuk pemimpin yang bebas korupsi. “KPK berharap netralitas Pilkada di 2020 jadi poin penting untuk menjaring, untuk menemukan pemimpin-pemimpin daerah yang bisa memberikan harapan bagi rakyat Indonesia. Kalau Pilkada-nya dicoreng oleh ASN yang tidak netral maka sebenarnya kita tidak memberikan harapan kebaikan dalam pemilihan Kepala Daerah di 2020,” tegasnya. (red/yis)