Tata Kelola Pemilu Dalam Situasi Darurat

jombang.bawaslu.go.id - Tata Kelola dan pengawasan Pemilu dalam Situasi Krisis Darurat dipaparkan oleh Aditya Perdana dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia dalam acara Tadarus Pengawasan Bawaslu RI, Rabu (6/5). Ia menjelaskan Pemilu adalah sarana demokrasi bagi warga Negara, itu sangat jelas sekali setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi kepada negara salah satunya melalui Pemilu. Karena memang Pemilu satu kontek dimana ruang partisipasi publik itu diberikan, maka dalam kondisi ideal Pemilu itu bisa di lakukan kapanpun. “Dalam kondisi normal maupun tidak normal, karena Pemilu memang dasarnya merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi dan sebagai haknya warga negara maka Pemilu bisa dilakukan dalam kondisi dan situasi apapun” jelas Adyta. Namun demikian Pemilu sendiri seperti layaknya tata kelola di dalam organisasi dan managemen pemerintahan pasti dapat memperhitungkan resiko. Resiko yang dipahami adalah situasi yang dimana memungkinkan situasi harusnya bisa dilakukan itu tidak bisa dilakukan. Ketika situasi darurat itu hadir, lalu bagaimana kita melihat dan menyikapi situasi tersebut. Situasi darurat tersebut bisa kita hubungkan dengan tata kelola kepemiluan. “Tata kelola Pemilu adalah sebuah siklus atau pengelolaan tahapan-tahapan kepemiluan yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam kepemiluan. Tata kelola Pemilu ini hadir utuk memastikan hak warga negara di lakukan” tuturnya. Di akhir materi tersebut, Adyta yang juga selaku Dosen di Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, mengatakan terdapat peluang saat ini yakni refleksi dan assessment penyelenggara Pemilu, capacity building teknis kepemiluan dan mendesaian usulan SOP dan contingency plan dalam implementasi dan pengawasan pemilu. “Sudah saatnya kini, para penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu memikirkan bagaimana desain SOP dan contingency plan secara teknis dengan ukuran-ukuran yang masuk akal” tambahnya. (red/yis)