Staf Bawaslu Jombang Hadiri Bimtek Pengembangan SDM di Bidang Hukum dan Data Informasi

jombang.bawaslu.go.id - Jombang, Sesuai dengan Perbawaslu, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi berwenang melakukan pembinaan kepada jajaran pengawas Pemilu dalam peningkatan kapasitas khususnya di bidang hukum dan data informasi bagi jajaran staf pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Maka dari itu, Bawaslu Provinsi menyelenggarakan kegiatan “Bimbingan Teknis Pengembangan Sumberdaya Manusia di Bidang Hukum dan Data Informasi pada Lingkup Bawaslu Provinsi Jawa Timur” yang bertempat di Aston Banyuwangi Hotel & Conference Center, Jum’at s/d Sabtu (27 s/d 28/11/2020). Bimtek ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas SDM di bidang hukum dan informasi dan memberikan pelayanan prima kepada publik tentang pengelolaan data dan informasi di Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini disampaikan oleh Lucia Martina Dewi Billem Kabag Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Pemateri dalam kegiatan bimtek tersebut yakni Muji Kartika Rahayu, SH, M. Fil, dengan materi Pengantar Filsafat dan Logika Hukum. Materi kedua yaitu Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) yang disampaikan oleh Dr. Otong Rosadi, SH, MH (Rektor Unes). Selanjutnya materi ketiga disampaikan oleh Dian Utami Mas Bakar, SH, MH, (Dosen Unhas) dengan materi Pengantar Hukum Kewenangan dan Administrasi Negara. Dilanjutkan dengan materi Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana oleh Wahyudi Ikhsan, SH, MH (Dosen UNTAG Banyuwangi). Materi terakhir tentang legal opinion dan legal drafting disampaikan oleh M. Syaiful Aris, SH, MH, L. LM, (Wakil dekan 1 Unair). Sebagai informasi peserta dalam bimtek tersebut adalah 1 staf yang membidangi SDM, organisasi dan data informasi dan 1 staf yang membidang divisi hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3 orang. Sedangkan, bagi Bawaslu Kabupaten Kota yang beranggotakan 5 orang yaitu 1 staf yang membidangi hukum, hubungan masyarakat dan data informasi, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. (red/yis)