Srikandi Bawaslu Jombang Hadiri Peran Perempuan Dalam Penguatan Kelembagaan

jombang.bawaslu.go.id - Jombang, Guna memperkuat peran perempuan dalam kelembagaan dan agar terbangun budaya organisasi yang adil gender di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Se- Provinsi Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Peran Perempuan Dalam Penguatan Kelembagaan : Membangun Organisasi Bawaslu Yang Adil Gender di Hotel Grand Cakra Araya Malang, Jum’at – Sabtu (6-7/11/2020). Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Jombang Khudrotun Nafisah turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama 22 Srikandi Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Sapni Syahril Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengatakan kegiatan ini diadakan guna menjaga lembaga dari amanat Undang-undang. “Menurut saya, kegiatan ini sangat penting untuk menjaga lembaga dari amanat Undang-undang tentang perempuan” katanya. Pada kesempatan yang sama, Moh. Amin Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan bukan karena di Jawa Timur terjadi ketidakadilan gender tetapi agar kehadiran perempuan membuat lembaga Bawaslu menjadi penuh warna dengan ide dan perannya. “Perlu disampaikan kegiatan ini dilaksanakan bukan berarti di Provinsi Jawa Timur terjadi ketidakadilan gender, hanya saja kegiatan ini untuk penguatan SDM-SDM Perempuan di Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Timur agar mampu berkompetisi dengan sehat. Dengan hadirnya perempuan di Provinsi Jawa Timur menjadi lembaga Bawaslu penuh warna dengan ide-idenya dan peran-perannya” jelas Amin. Sedangkan, salah satu srikandi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Eka Rahmawati pada kesempatannya menyampaikan terkait lemahnya Undang-undang terkait gender. Masih acuhnya laki-laki kepada kita juga menjadi salah satu kelemahannya. Maka bisa saja sewaktu waktu posisi dan peran perempuan akan diabaikan. “Masih banyaknya kelemahan-kelemahan yang akan menyebabkan perempuan menjadi korban dari ketidakadilan gender yakni belum ada kebijakan tertulis, tidak ada peningkatan kapasitas SDM secara regular, konsistensi menjaga budaya dan lingkungan ramah gender masih kurang dan masih acuhnya kelompok laki-laki terhadap kita. Kelemahan dan kekurangan itulah yang akan menyebabkan sewaktu waktu posisi dan peran kita diabaikan. Maka dengan itu peningkatan SDM organisasi perempuan perlu guna review regulasi internal dalam gender, advokasi anggaran dalam kebutuhan perempuan dan rancangan pengawasan perempuan berbasis perempuan” tutur Eka. Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut menghadirkan Srikandi Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo sebagai salah satu narasumbernya. (red/yis)