Sederet Langkah Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk Pemilu 2024

jombang.bawaslu.go.id - Jombang, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro mengungkapkan bahwa tantangan pemilu dan pilkada 2024 cukup kompleks. Ia menganalisa bila penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota akan menerima beban paling berat. Hal ini ia sampaikan saat memberikan arahan bagi pengawas pemilu se-Jawa Timur, di Surabaya, Jumat Sore (19/11/2021). “Saya pernah menulis di Tempo tentang Kotak Pandora Pemilu Serentak 2024. Yang genting pilkada. Keserentakan pilkada dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) itu belum pernah ada. Baru terjadi di 2024. Semua Kabupaten/Kota se-Indonesia serentak itu bersama dengan Pilgub,” tuturnya. Untuk itulah, Gunawan mengaku memiliki sejumlah langkah strategis agar beban penyelenggara bisa teratasi dengan baik. “Pada 2024 nanti energi kita tidak lagi ngurus Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Itu bisa selesai pada 2023. Saya senang pengawas pemilu di Jatim ini sudah mulai memikirkan anggaran 2024, walau kita tahu jabatannya hanya sampai 2023. Saya apresiasi sekali,” jelasnya Secara khusus, Gunawan memberikan arahan agar Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan porsi anggaran yang cukup terhadap penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. “Berikan porsi yang cukup anggaran penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jangan berlebihan. Yang cukup. Potensi laporan pelanggaran dan sengketa cukup banyak. Karena kemungkinan ini akan beririsan antara pemilu dan pilkada,” jelasnya. Langkah lainnya, menurut Gunawan adalah upaya agar Pengawai Pemerintah Non Pengawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu ini bisa dialihstatuskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Lebih dari 4000 staf di Bawaslu ini statusnya PPNPNS. Sementara telah berlaku aturan maksimal pada Nopember 2023 tidak ada PPNPS. Diganti PPPK. Mohon doanya semoga yang PPNPNS di Bawaslu ini disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara langsung menjadi PPPK,” jelasnya. Sisi lainnya, Gunawan menjelaskan pada 2022 nanti secara khusus fokus meningkatkan kapasitas staf. “Sekarang di pusat sedang merumuskan kurikulumnya. Mulai 2022 nanti akan meningkatkan staf penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Ini mengantisipasi terhadap laporan yang bertubi-tubi. Karena saat tahapan kita bisa mengadakan sidang dalam satu hari lebih dari sekali,” jelasnya Gunawan berharap jajarannya bisa bekerja maksimal untuk pemilu 2024 nanti. “Penting sekali mulai sekarang untuk menyiapkan anggaran dan SDM. Supaya nanti tidak tercoreng nama baik Bawaslu dalam perhelatan pemilu pilkada 2024,” pungkasnya. Sebagai informasi, kehadiran Sekretaris Jenderal Bawaslu didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu RI, Triyono, Anggota Bawaslu Jatim, Eka Rahmawati dan Kepala Sekretariat, Sapni Syahril. (red/sumber : https://jatim.bawaslu.go.id/2021/11/sederet-langkah-sekretaris-jenderal-bawaslu-untuk-pemilu-2024/)