RINGKASAN PEMETAAN TPS RAWAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN JOMBANG

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) adalah lembaga negara yang memiliki tugas dalam pengawasan pemilihan umum (Pemilu), dengan pendekatan pencegahan sekaligus penindakan. Pendekatan pencegahan dalam pengawasan Pemilu Serentak tahun 2019 (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tentu saja memerlukan pemetaan seperti diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) huruf a dengan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu RI menginstruksikan Pelaksanaan Pemetaan TPS Rawan diseluruh wilayah Republik Indonesia. Bawaslu Kabupaten Jombang sebagai lembaga dalam naungan bawaslu RI, menindak lanjuti surat edaran tersebut dengan melakukan pemetaan TPS Rawan sesuai instruksi dan berdasarkan instrumen yang telah diberikan. TPS Rawan adalah setiap peristiwa yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pemilihan. Pemetaan TPS Rawan ini merupakan langkah pengawas pemilu dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran dan kecurangan di TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Supaya dapat memetakan TPS Rawan yang lebih presisi dan akurat, Bawaslu Kabupaten Jombang menggunakan Instrumen yang diberikan oleh Bawaslu RI. Dalam Instrumen pemetaan TPS Rawan ini menggunakan empat variable utama yang dijadikan alat ukur. Empat variable tersebut yaitu, Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya hak Pilih, Kampanye, Netralitas, dan Pemungutan Suara. Variabel ini kemudian diperinci menjadi 10 indikator yang menjadi acuan utama dalam investigasi pemetaan TPS Rawan di setiap TPS. Indikator – indikator ini adalah Terdapat Pemilih DPTb dalam TPS, terdapat Pemilih DPK dalam TPS, TPS berada di dekat rumah sakit, TPS dekat perguruan tinggi, TPS dekat lembaga Pendidikan (pesantren/asrama), terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye di TPS, Terdapat Praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu SARA di sekitar TPS, adanya petugas KPPS yang berkampanye untuk peserta pemilu, TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu, dan Terdapat logistic/perlengkapan pemungutan suara mengalami kerusakan untuk di TPS. Sementara itu, pengolahan data pemetaan TPS Rawan ini dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh dari  lapangan. Hasil pemetaan sangat ditentukan oleh data yang ada dilapangan –bukan berdasarkan presepsi enumerator atau pun narasumber. Dari hasil pemetaan TPS rawan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jombang terhadap 4.295 TPS terbanyak adalah TPS rawan dengan indicator terdapat pemilih DPTb dalam TPS sebanyak 458 TPS atau 10,66%. Kemudian TPS rawan dengan indikator TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu sebanyak 61 TPS atau 1,42%. Selanjutnya TPS rawan dengan indikator TPS dekat dengan lembaga pendidikan (pesantren/asrama) sebanyak 60 TPS atau 1,39%. Selanjutnya TPS rawan dengan indicator terdapat pemilih DPK dalam TPS sebanyak 50 TPS atau 1,16%. Terdapat TPS rawan dengan indikator TPS dekat dengan rumah sakit sebanyak 11 TPS atau 0,25% dan TPS rawan dengan indicator dekat dengan perguruan tinggi sebanyak 4 TPS atau 0,09%. Tujuan dari Pemetaan TPS rawan ini adalah sebagai peringatan dini dan menjadi dasar strategi pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten Jombang. Dan juga sebagai langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maupun masyarakat umum dalam melakukan pengawasan partisipatif dan pencegahan untuk mengatisipasi terjadinya potensi pelanggaran dan kecurangan di TPS di sebelum dan pada hari pemungutan, penghitungan suara di TPS yang telah dipetakan. Sehingga pemilu tahun 2019 ini berkualitas dengan terlaksana baik secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berkas: RINGKASAN EKSEKUTIF PEMETAAN TPS RAWAN 2019