PPNPNS Bawaslu Jombang Ikuti Evaluasi Tahunan dengan CAT

jombang.bawaslu.go.id – Jombang, Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia melakukan evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) secara serentak. Evaluasi serentak ini dibedakan pelaksanaannya menjadi 2 (dua), yaitu 14 s/d 19 Desember 2020 untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang non Pilkada dan 21 s/d 23 Desember 2020 untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang Pilkada. Bawaslu Kabupaten Jombang sendiri merupakan Bawaslu Kabupaten/Kota yang non Pilkada, sehingga evaluasi PPNPNS dilaksanakan pada 15 s/d 17 Desember 2020. Dalam satu hari ada 4 sesi pelaksanaan test evaluasi. Koordinator SDMO Khudrotun Nafisah menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan setiap tahun mengevaluasi kemampuan PPNPNS. “Evaluasi PPNPNS ini dilakukan setiap tahun sesuai peraturan dari Sekretaris Jenderal Nomor 1 tahun 2017 guna mengevaluasi kemampuan para pegawai PNPNS di lingkungan Bawaslu. Evaluasi tahun ini dilakukan dengan Computer Asisted Test (CAT), sedangkan tahun sebelumnya menggunakan Aplikasi Socrative,” tutur Nafis sapaan akrabnya, Jum’at (18/12/2020). Purwanto selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Jombang menyampaikan bahwa ada 8 PPNPNS yang melakukan evaluasi di Bawaslu Kabupaten Jombang. “Di Bawaslu Kabupaten Jombang ada 8 pegawai PNPNS yang melakukan evaluasi CAT yang berjalan lancar tanpa ada kendala teknis, karena sebelumnya telah kami lakukan uji terknis terhadap sarana dan prasarana evaluasi. Soal-soal CAT tersebut berasal dari Bawaslu RI dan terkait waktu, kode token dan lainnya pun dipersiapkan oleh Bawaslu RI namun disampaikan melalui Bawaslu Jawa Timur,” terang Purwanto. Diketahui pula bahwa evaluasi dilakukan dengan 10 kluster. Antara lain Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Penyelesaian Sengketa, Data dan Informasi, Pengawasan Pemilu, Administrasi, Keuangan, Penanganan Pelanggaran, Barang Milik Negara, Hukum dan Perencanaan. (red/yn)