Persiapan Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Jombang Mantapkan Konsep di Kota Mojokerto

jombang.bawaslu.go.id - Kota Mojokerto, Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang Ahmad Udi Masjkur dan anggota Dafid Budiyanto hadir dalam rapat Persiapan MOU, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), dan Optimalisasi Pojok Pengawasan yang diadakan oleh Bawaslu Jawa Timur, Jumat (21/02) yang bertempat di kantor Bawaslu Kota Mojokerto. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Moh. Amin, Aang Kunaifi, Nur Elya Anggraini serta Kabag TPPP Filbert. Terundang sebagai peserta dalam rapat ini adalah 19 Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pilkada tahun 2020. Rangkaian pembukaan rapat berjalan lancar dan dinamis, dimulai pada pukul 10.00 WIB hingga 21.30 WIB. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Timur Aang Kunaifi mempersilahkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk berkreasi tetapi tetap disesuikan dengan modul yang ditetapkan oleh Bawaslu RI. “Silahkan sekreatif mungkin, asal tetap sesuai pakem dan modul yang telah ditetapkan.”jelas Aang. Dalam sambutannya Moh. Amin menjelaskan, mengapa memilih Kota Mojokerto menjadi tuan rumah dikarenakan Kota Mojokerto merupakan salah satu Bawaslu Kabupaten/Kota yang paling awal membangun desa tolak money politic dan merupakan sekolah kader yang alumninya termasuk aktif mengawasi. Tujuan Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengundang Bawaslu non Pilkada guna memaksimalkan kinerja pengawasan partisipatif, sebab tersedia waktu yang relatif lebih longgar karena tidak terikat tahapan Pilkada. “Kota Mojokerto adalah Bawaslu Kabupaten/Kota yang paling awal membangun desa money politic serta mari membangun keberlangsungan lembaga ini dengan optimalisasi pengawasan partisipatif,”ungkapnya. Selanjutnya, Amin menambahkan bahwa ruh pengawasan partisipatif itu ada 3 (tiga) yakni SKPP, MoU dan MoA, serta Pojok Pengawasan. Ketiganya harus direncanakan dengan baik, matang dan bisa sekreatif mungkin, jika perlu kita serentakan agar terdengar gaungnya. Di Provinsi rencana akan terealisasi serentak Bulan Maret dan April. Nur Elya Anggraini yang juga selaku pengampu SKPP dari Bawaslu Jawa Timur mengatakan bahwa pusat pendidikan pengawasan partisipatif masuk dalam rencana strategis (renstra) Bapenas. Menurut Bapenas SKPP merupakan salah satu sentra nasional dan karena ini pendidikan maka nanti dipusatkan. “Kita harap akan muncul pusat pendidikan partisipatif minimal 1 (satu) Kabupaten/Kota nantinya,” ujar Koordinator Divisi Humas Hubal Provinsi Jawa Timur ini. Ely menambahkan nantinya akan ada penilaian dari Bawaslu RI terhadap pengawasan partisipatif bagi tingkat Provinsi. “Kesiapan Kabupaten/Kota nantinya menjadi nilai plus bagi kami,” pungkasnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang, Ahmad Udi Masjkur berharap SKPP dan pengoptimalan Pojok Pengawasan bisa terelisasi pada Bulan Maret dan April. Secara teknis masih perlu diskusi bersama dengan para pihak serta pastinya akan didasari pelibatan kerjasama dengan stakeholder, Perguruan Tinggi dan pendidikan sekolah menengah atas. “Kita secepatnya segera menindaklanjuti meskipun ini sudah masuk dalam program kerja. Secara teknis masih perlu diskusi sama-sama terutama dengan para pihak stakeholder. Penyelenggaraan SKPP dan pengoptimalan pojok pengawasan akan didasari pelibatan kerjasama dengan stakeholder, Perguruan Tinggi dan pendidikan sekolah menengah atas. Harapan kami di bulan Maret dan April sudah terelisasi.” Ungkap Udi. Ditambahkan pula oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang Dafid Budiyanto, nantinya Bawaslu Jombang akan mengembangkan pusat pengawasan partisipatif berupa Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dan Pengoptimalan Pojok Pengawasan. “Kita kedepan akan mengembangkan pusat pengawasan partisipatif berupa program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dan Pojok Pengawasan. Untuk sekolah kader kita akan merekrut masyarakat untuk dijadikan peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif . Sedangkan pojok pengawasan guna untuk mempublikasikan hasil-hasil kerja Pengawas Pemilu dalam bentuk buku” jelas Dafid sapaan akrab Koordinator Divisi Pengawasan tersebut. (red/yis) [caption id="attachment_1521" align="aligncenter" width="503"] Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang Ahmad Udi Masjkur dan anggota Dafid Budiyanto hadir dalam rapat Persiapan MOU, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), dan Optimalisasi Pojok Pengawasan yang diadakan oleh Bawaslu Jawa Timur.[/caption]