Menjamin Hak Pilih, Bawaslu Jatim Monitoring Evaluasi DPS Pemilihan Tahun 2020

jombang.bawaslu.go.id - Jombang, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan monitoring evaluasi DPS Pemilihan Tahun 2020 dan evaluasi penyusunan daftar pemilih pemilu berkelanjutan guna melakukan analisis kegandaan dan validitas elemen data pemilih dalam DPS yang telah ditetapkan. Pertemuan tersebut dilaksanakan secara bergelombang pada wilayah Kabupaten/Kota non zona merah Covid-19 pada Senin - Rabu tanggal 05 – 07 Oktober 2020. Bertepatan pada gelombang kedua dari 3 gelombang ini, Bawaslu Kabupaten Jombang menjadi tuan rumahnya, Selasa (6/10/2020). Untuk dua gelombang lainnya yaitu dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Pasuruan dan tanggal 7 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Bangkalan dengan tetap memperhatikan aturan protokol kesehatan dengan pembatasan orang dalam jumlah besar di setiap pelaksanaan pertemuan tatap muka. Dalam gelombang kedua tersebut dihadiri oleh 28 peserta dari 14 Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Bawaslu Jombang sebagai tuan rumah, Kota Blitar, Madiun, Kediri, Kabupaten Blitar, Trenggalek, Pacitan, Ngawi, Ponorogo, Kediri, Madiun, Tulungangung, Magetan, Jombang dan Nganjuk. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jatim, Aang Kunaifi dalam sambutannya menyampaikan bahwa bagi pengawas pemilu yang menyelenggarakan Pilkada 2020 agar tetap menjamin hak pilih masyarakat. “Pengawas Pemilu dalam melaksanaan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 agar melakukan analisis kegandaan dan validasi elemen data pemilih pada DPS yang telah di tetapkan sehingga terjaminnya hak pilih” terangnya Di kesempatan yang sama, Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Filber Sidabutar menjelaskan bahwa rapat evaluasi ini bertujuan untuk evaluasi dan memotret progres penyusunan riset. “Kegiatan evaluasi tersebut sebagai upaya dalam melihat progres penulisan riset dari beberapa kelompok yang telah disusun oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur diantaranya tema riset tentang Netralitas ASN, Polemik Pasangan Calon Tunggal Pilkada dan Pengawasan Politik Uang” pungkasnya. (red)