Ini Inovasi Yang Bisa Dilakukan Pada Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

jombang.bawaslu.go.id - Situasi pandemi covid-19 yang terjadi dewasa ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan pilkada. Bagaimana tidak, menghindari kerumunan massa adalah hal wajib yang harus dilakukan di tengah pandemi ini. Kondisi seperti itu otomatis akan mempengaruhi cara kerja pengawasan. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Moch Nurhasim menyampaikan pandangannya mengenai pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19. Menurutnya, tahapan masa kampanye harus menjadi perhatian Bawaslu saat ini. Sesuai Pasal 65 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dimaksud dengan bentuk kampanye adalah pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, debat publik, penyebaran bahan kampanye kepada umum. Di tengah pandemi, lanjut Nurhasim, tahapan kampanye sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mungkin bisa dilakukan. "Situasi pandemi ini perlu perubahan cara kampanye yang lebih inovatif. Media online menjadi alternatif," ujarnya saat mengisi Tadarus Pengawasan Pemilu ke-dua, Selasa (28/4/2020). Dikatakan Nurhasim, banyak yang harus diperhatikan ketika kampanye melalui media daring atau online itu dilakukan. Seperti perlunya patroli cyber, bekerjasama dengan Kominfo untuk menyediakan aplikasi pemblokiran terhadap pelanggar, serta mendorong lahirnya aplikasi dari relawan dan publik untuk pengawasan pilkada secara mudah. "Kampanye dengan media online perlu pengawasan secara khusus. Hal itu tidak mudah. Perlu ditegaskan dalam PKPU terhadap kampanye inovatif dari para calon," tandasnya. Sementara, Nurhasim menyadari bahwa situasi kurang normal akibat pandemi ini sangat berdampak pada dimensi pengawasan di pilkada 2020. Untuk itu, lembaga pengawasan pemilu harus segera mendorong lahirnya PKPU kedaruratan dalam Pilkada 2020. "Bawaslu harus menyusun road map mitigasi pengawasan. Perlu didorong penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan segera membuat PKPU kedaruratan dalam Pilkada 2020," pungkasnya. (red/yis)