Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Jombang susun Program Kerja 2026

Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Jombang melaksanakan kegiatan perancangan program kerja tahun 2026 pada Rabu, 14 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyusun arah kebijakan dan strategi divisi hukum dan serta penyelesaian sengketa pemilu yang lebih terukur, efektif, dan responsif.

Perancangan program tersebut dipimpin oleh Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa, farwis, dan diikuti oleh staf Divisi Hukum dan Sengketa, Sare dan Arum. Dalam kegiatan ini, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun sebelumnya sekaligus pemetaan kebutuhan dan tantangan hukum ke depan, khususnya dalam menghadapi dinamika tahapan pemilu dan pemilihan.

Melalui koordinasi dan diskusi yang intensif, Divisi Hukum dan Sengketa merumuskan sejumlah program prioritas tahun 2026 yang menitik beratkan pada penguatan kapasitas SDM khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan informasi hukum dan sengketa.

Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2026, guna mewujudkan pengawasan pemilu yang berkeadilan, profesional, dan berintegritas.