Bawaslu Kabupaten Jombang Ikuti “Cangkrukan Demokrasi”, Bahas Penataan Dapil dan Evaluasi Pemilu 2024

Jombang – Bawaslu Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan Diskusi Humas Datin bertajuk “Cangkrukan Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Kamis (19/2) secara daring. Forum ini mengangkat tema penataan daerah pemilihan (dapil) dalam perspektif perubahan regulasi Pemilu serta evaluasi pengalaman Pemilu 2024.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh A. Warits selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dari unsur Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Choirul Umam selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan turut memberikan sambutan dan pengantar materi terkait kewenangan serta teknis penyusunan dapil.

Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Novi Bernado Thyssen selaku Ketua Bawaslu Kota Surabaya dan Bakron Hadi dari Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Surabaya. Kegiatan dipandu oleh Agus Hariyanto, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa kewenangan penyusunan dan penetapan dapil berada pada KPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun demikian, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, kohesivitas wilayah, serta keterwakilan yang adil.

Sejumlah daerah turut berbagi pengalaman terkait perubahan jumlah dapil maupun penambahan kursi akibat dinamika pertumbuhan penduduk. Diskusi berlangsung interaktif dengan pendekatan dialog terbuka guna menggali pengalaman empiris dalam proses uji publik dan penetapan dapil.

Selain itu, forum menekankan pentingnya pelibatan publik, partai politik, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses penyusunan dapil. Penataan dapil tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Melalui partisipasi dalam “Cangkrukan Demokrasi” ini, Bawaslu Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi pengawasan sejak dini, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta memastikan setiap tahapan kepemiluan berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas.