Bawaslu Jombang Ikuti Rakor Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Serentak 2020 di Madiun

jombang.bawaslu.go.id - Madiun, Dalam rangka Persiapan Pemilihan Umum Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Jombang mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran Tahap Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur dalam Rangka Persiapan Pemilu Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur bertempat di Hotel Suncity Kota Madiun, Jum’at – Sabtu (28-29/05/2021). Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Farwis menyampaikan, hasil evaluasi tersebut diantaranya perlu adanya harmonisasi peraturan KPU dan peraturan Bawaslu terkait pungut hitung dan rekap khususnya terkait mekanisme rekomendasi Penghitungan Suara Ulang (PSU). Dan juga pencermatan kembali terhadap pasal 193 UU pilkada terkait frasa “putusan” PSU (fakta di lapangan pasal ini tidak bisa diterapkan ) sementara di pasal yg lain di UU pilkada yang di pakai adalah frasa “rekomendasi” PSU. Selanjutnya, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Khudrotun Nafisah menambahkan SOP atau hukum acara penanganan pelanggaran Pilkada perlu di samakan dengan pemilu agar memudahkan dalam bekerja bagi penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu. Kemudian perlunya meningkatkan koordinasi antara KPU dan Bawaslu khususnya terkait dengan pemahaman terhadap peraturan perundang undangan pemilihan. Sebagai informasi, peserta terundang yakni Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (PP) dan Koordinator Hukum, Humas dan Data Informasi bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota 5 orang. Sedangkan untuk Bawaslu Kota dengan jumlah anggota 3 orang dihadiri Koordinator Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa (HPPPS). Serta beberapa KPU Kabupaten/Kota, terutama yang terdapat pelanggaran pemilu tahun 2020. Hadir dari Bawaslu Kabupaten Jombang yaitu Farwis, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Khudrotun Nafisah, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi. (red/yis)