Bawaslu Jombang Ikuti Konsolidasi Pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Tahun 2021

jombang.bawaslu.go.id - Jombang, Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Konsolidasi Pelaksanaan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 yang bertempat di Hotel Aston Inn Gresik, Senin (22/2/21). Kegiatan tersebut mengundang Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga 38 Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur, organisasi kepemudaan, ormas dan pemantau pemilu. Diawali dengan laporan kegiatan oleh Kabag Pengawasan Filber Sidabutar dan sambutan-sambutan dari Anggota Bawaslu Jawa Timur Aang Kunaifi, Totok Haryono dan Eka Rahmawati serta Ketua Bawaslu Jawa Timur Moh. Amin yang sekaligus membuka acara tersebut. Pada kesempatan sambutan dan pembuka, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Moh. Amin mengatakan setelah berakhirnya Pilkada, tahun ini akan memaksimalkan pengembangan pengawasan partisipatif dengan melakukan pendidikan dan pelatihan kepemiluan untuk masyarakat seperti halnya SKPP. Bahwa memang pemilu dan pilkada itu merupakan hajatan bersama dan tanggung jawab bersama tidak hanya tenggung jawab penyelenggara saja. “Masyarakat harus terlibat dalam usaha mensukseskan pemilu dan pilkada tersebut. Sejak tahun 2018 Bawaslu melakukan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif guna ikut melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pilkada dengan memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam hal kepemiluan dan pengawasan pemilu. Tujuan kegiatan ini adalah menkosolidasikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif, menginventarisir kendala dan hambatan selama ini, mengukur capaian yang sudah dijalankan serta menginventarisir masukan-masukan untuk pengembangan pengawasan partisipatif” kata Amin. Ia juga mengingatkan setelah pelaksanaan Pilkada ini agar dipikirkan matang-matang jika menemui atau bersilaturahmi kepada pemenang dalam Pilkada atau memberi ucapan selamat kepada pemenang Pilkada. Bisa jadi yang ditafsirkan Bawaslu dianggap tidak netral. Selanjutnya, setelah pembukaan dilanjutkan dengan diskusi dengan menghadirkan pembicara Dr. Muhammad Zamroni, SH, M.Hum. Dalam pemaparannya, Ia mengatakan bahwa kampus merupakan potensi untuk dilibatkan dalam pengawasan partisipatif. Banyaknya kampus yang ada di Jawa Timur dan banyaknya mahasiswa yang ada bisa bekerjasama dalam pengembangan pengawasan partisipatif. Terutama yang digandeng adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masayarakat (LPPM). “Ada titik temu antara kepentingan Bawaslu dan pihak kampus hingga akan saling mendukung dalam pengembangan pengawasan partisipatif ini. Selain itu memang untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024, penggunaan teknologi menjadi sangat penting dalam upaya mendukung kesuksesan Pemilu dan Pilkada” jelas Zamroni yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo. Pembicara selanjutanya yakni dari Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Dr. Abdul Chalik, M.A. Ia memaparkan akan pentingnya menjaga Pemilu dan Pilkada dengan melibatkan masyarakat dengan menekankan pengawasan Pemilu dan Pilkada berbasis masyarakat. “Masyarakat mempunyai peran penting dalam menentukan kualitas Pemilu dan Pilkada serta proses demokrasi kita” papar Abdul Chalik. Sebagai informasi, Bawaslu Kabupaten Jombang dihadiri oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Dafid Budiyanto. (red/yis)