Bawaslu Jombang Hadiri Rapat Evaluasi Pengawasan PDPB Semester Pertama Tahun 2021

jombang.bawaslu.go.id - Gresik, Sehubungan dengan satu semester pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota akan segera berakhir pada bulan Juni 2021 ini, maka sebagaimana tindaklanjut atas pasal 6 Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 dan untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan dan juga untuk meningkatkan strategi pengawasan dalam memberikan solusi permasalahan terhadap perbaikan PDPB, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2021 yang bertempat di Hotel Aston Inn Gresik pada hari Kamis s/d Jum’at tanggal 10 – 11 Juni 2021. Rapat evaluasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester pertama tahun 2021 dibuka oleh Tenaga Ahli Bawaslu RI Masykurudin Hafidz dan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Kordiv Pengawasan Aang Kunaifi, Totok Hariyono Kordiv Penyelesaian Sengketa dan Muh.Ikhwanudin Alfianto Kordiv Penindakan Pelanggaran. Dimulai dari laporan panitia yang dibacakan oleh Filber Sidabutar Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan bahwa pemuktahiran data pemilih berkelanjutan merupakan aktualisasi yang di amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, yaitu pemilu nasional pada februari 2024 dan pilkada pada November 2024. “Sebagai tindaklanjut amanat UU 7 Tahun 2017 tersebut dalam rangka mempersiapkan data pemilih yang valid dan akurat yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemungutan suara pada pemilu tahun 2024 tersebut, maka KPU telah menerbitkan Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana yang telah direvisi kembali melalui Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/VI/April/2021 tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Terhadap pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDBP) yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota tersebut, Bawaslu pun secara tanggap dan cepat turut menerbitkan Surat Edaran nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih berkelanjutan yang diperuntukkan untuk mempedomani Bawaslu Kab/Kota dalam melakukan pengawasan PDPB dengan dibawah koordinasi dan supevisi Bawaslu Provinsi” jelasnya. Masih menurut Filber “Permasalahan akurasi dan validitas data pemilih di dalam daftar pemilih yang disusun oleh penyelenggara pemilu masih saja belum sesempurna yang kita harapkan bersama. Hal ini terlihat dari beberapa daerah yang menyelenggarakan pemilihan di tahun 2020 masih harus di lakukan PSU. Adapun permasalahan terkait dengan data pemilih yang terdapat di dalam daftar pemilih beberapa diantaranya yakni: Data pemilih ganda, data pemilih invalid, pemilih yang MS sebagai pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun sebaliknya. Kualitas daftar pemilih yang disusun oleh penyelenggara pemilu merupakan salah satu indikator penilaian untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia” tambahnya. Ia juga menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur dengan jumlah pemilih terbesar kedua setelah jawa barat tentunya menjadi salah satu barometer dalam menilai kualitas pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia. Pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 yang lalu, Provinsi Jawa Timur dengan sinergitas seluruh jajaran pengawas pemilu berhasil menekan berbagai permasalahan terkait dengan daftar pemilih tersebut sehingga tidak ada satupun dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan pemilihan harus melakukan PSU akibat ketidakakurasian data pemilih yang disusun dalam DPT. Namun demikian, Segenap jajaran Pengawas pemilu di Provinsi Jawa Timur tidak berpuas diri dengan pencapaian tersebut dan tetap berkomitmen bersama dengan seluruh dengan mitra stakeholder untuk tetap bersama-sama mendukung penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan daftar pemilih yang valid dan akurat yang diperlukan dengan cara melakukan pengawasan secara melekat yang mengedepankan aspek pecegahan” tambahnya. Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Muh. Ikhwanudin Alfianto yang menyampaikan bahwa permasalahan data pemilih masih muncul disetiap penyelenggaran pemilu maupun pemilihan. Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan ikhtiar untu menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada kesempatan yang sama, dilanjutkan sambutan oleh Aang Kunaifi yang menyampaikan bahwa dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilapangan memang memunculkan dinamika tersendiri. Hubungan antara KPU dengan Dispendukcapil seringkali tidak saling mendukung. Data kependudukan dari Dispendukcapil tidak diberikan kepada KPU sehingga KPU dalam melakukan pemtakhiran data pemeilih berkelanjutan tidak maksimal. Dilanjutkan sambutan oleh Bapak Totok Hariyono yang menyampaikan bahwa tugas Bawaslu dalam mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelnjutan ini harus dimaksimalkan agar mempermudah pemutalhiran data pemilih pada masa tahapan. Terakhir sambutan sekaligus membuka acara oleh Masykurudin Hafidz mengatakan memang ada beberapa masalah dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini karena antara mendagri dalam hal ini dirjen kependudukan yang mengelola data kependudukan tidak bisa sinkron dengan data pemilih yang dimiliki oleh KPU. Dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan seringkali data pemilih ini dipermasalahkan oleh peserta. Sebagai informasi, peserta dalam kegiatan tersebut adalah Ketua dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Jombang, Madiun, Mojokerto, Pasuruan, Kota Surabaya dan Kota Batu beserta 38 Koordinator Divisi PHL Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Timur dan alumni SKPP 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hadir dari Bawaslu Kabupaten Jombang adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang Ahmad Udi Masjkur, Koordinator Divisi PHL Dafid Budiyanto dan Koordinator Sekretariat Purwanto. (red/yis)