Bawaslu Jombang Hadiri Harmonisasi Anggaran dan Kegiatan Pengawasan Partisipatif

jombang.bawaslu.go.id - Kota Batu, Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang Divisi Pengawasan Dafid Budiyanto bersama Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Waras Harianto hadir dalam Harmonisasi Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif yang di selenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur bertempat di Hotel Filladelfia Gallery Resort Kota Batu, Minggu (15/3/2020). Dalam kegiatan yang menghadirkan Kordiv Pengawasan dan Koordinator Sekretariat 19 Bawaslu Kabupaten/Kota non-Pilkada se Jawa Timur. Salah satu issu yang menjadi topik adalah keseragaman anggaran perihal Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Output yang ingin dihasilkan dari kegiatan tersebut diantaranya kesamaan persepsi antara pimpinan Bawaslu dan kesekretariatan, khususnya penanggung jawab keuangan, dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif. Selain penyamaan persepsi penanggung jawab keuangan dalam anggaran dan kegiatan, dibahas pula penyamaan persepsi model dan jadwal pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Divisi Pengawasan khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota yang non pilkada. Sebagaimana telah dipaparkan oleh Aang Khunaifi selaku Koordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengakui bahwa penganggaran Bawaslu di tahun 2020 masih beriorientasi pada pembiayaan Pemilu sehingga skema penganggaran Bawaslu belum compatible. “Skema penganggaran Bawaslu belum compatible dengan rencana kegiatan pengembangan pusat pengawasan partisipatif sebagai core Bawaslu pasca penyelenggaraan Pemilu ini. Penganggaran Bawaslu di tahun 2020, dianggap masih berorientasi pada pembiayaan tahapan pemilu” jelasnya. Lanjutnya, Aang mengatakan diperlukan kesepahaman bersama agar kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif bisa terealisasi dengan dukungan anggaran yang ada. “Diperlukan kesepahaman bersama agar kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif di Kabupaten/Kota yang sudah direncanakan seperti Pengawasan Partisipatif berbasis IT (GOWASLU), Gerakan Pengawasan Partisipatif Pemilu (GEMPAR), Pojok Pengawasan, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), Pengabdian Masyarakat, Santri Mengawasi dan Saka Adhyasta Pemilu bisa terealisasi dengan dukungan anggaran yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan” tambahnya. (red/sbs)