Bawaslu Jombang Hadiri Evaluasi DPB Triwulan Pertama Tahun 2022 di Kabupaten Kediri

jombang.bawaslu.go.id - Jombang, Bawaslu Kabupaten Jombang menghadiri Rapat Pengawasan Evaluasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Pertama Tahun 2022 di Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 5-6 April 2022 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri Jalan Pamenang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai konsistensi Bawaslu dalam menjaga Amanat Undang-undang 7 Tahun 2017 dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan, dihadiri Pimpinan Bawaslu RI Mochammad Afifudin Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Ketua beserta Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan menjadi peserta 38 Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Untuk Bawaslu Kabupaten Jombang diwakili oleh Ahmad Udi Masjkur. Pada kesempatan sambutan sekaligus membuka acara, Mochammad Afifudin mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama menjabat sebagai Koordiv Pengawasan & Hubungan antar lembaga Bawaslu RI. Sebagai informasi, Forum ini menjadi pertemuan terakhir beliau sebagai pimpinan Bawaslu RI, mengingat Afif (sapaan akrabnya) sebentar lagi akan dilantik menjadi Komisioner KPU RI periode 2022-2027. Selanjutnya, Beliau juga menyampaikan “Semangat dan nilai-nilai pengawasan harus tetap dijaga dan di tingkatkan lagi” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Aang Kunaifi Koordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga menyinggung pentingnya kita mempersiapkan diri. “Mulai Tahapan Verifikasi partai politik perlu kita siapkan, yang jelas tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu 2019 mengingat Undang – Undang yang di pakai tetap Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, meskipun sampai saat ini PKPU tentang tahapan pemilu belum terbit“ katanya. Sebagai informasi, Proses evaluasi diawali dengan mendengarkan paparan proses pengawasan masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota, tantangan yang dihadapi dan langkah yang diambil dalam menyelesaikan tantangan tersebut, dan ditutup dengan penyusunan strategi untuk proses pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan kedepannya. (red/yis)