Bawaslu Jombang Gelar Diskusi Rutin hari Senin, Bahas Penguatan Kelembagaan hingga Pengawasan Partisipatif

Jombang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang kembali menggelar agenda diskusi rutin yang diberi nama DISENENI (Diskusi Senin Pagi). Forum internal yang dilaksanakan setiap awal pekan ini menjadi ruang koordinasi untuk membahas sejumlah agenda penting terkait pengawasan partisipatif, persiapan, serta evaluasi kelembagaan.

Dalam pertemuan pada Senin, 29 September 2025, sedikitnya terdapat lima poin utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu:

✧ Penguatan Kelembagaan
Bawaslu Jombang tengah mempersiapkan agenda penguatan kelembagaan bersama Komisi II DPR RI yang direncanakan berlangsung pada bulan Oktober. Aspek teknis seperti penentuan lokasi, pemilihan narasumber, serta moderator menjadi perhatian serius agar kegiatan berjalan optimal.

✧ Pengawasan Partisipatif dengan Sekolah
Setelah sebelumnya berkolaborasi dengan SMK Pancasila Mojowarno, Bawaslu berkomitmen memperluas jejaring pengawasan partisipatif di kalangan pelajar. Harapannya, pada bulan mendatang semakin banyak sekolah yang terlibat dalam kegiatan edukasi demokrasi dan kepemiluan.

✧ Persiapan Lomba Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V
Universitas Darul Ulum (UNDAR) ditunjuk menjadi perwakilan Kabupaten Jombang dalam kompetisi nasional ini. Bawaslu berencana memberikan pendampingan penuh kepada mahasiswa peserta agar mampu tampil maksimal dan membawa nama baik daerah.

✧ Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Pleno PDPB bersama KPU Kabupaten Jombang dijadwalkan berlangsung pada Oktober. Bawaslu menegaskan pentingnya kesiapan dari sisi pengawasan agar pleno berjalan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

✧ Koordinasi dengan Purnawirawan TNI-Polri
Bawaslu juga menyoroti pentingnya intensitas komunikasi dengan purnawirawan TNI-Polri, terutama dalam menghadapi pleno PDPB dan menjaga sinergitas antar pihak terkait.

Melalui forum DISENENI, Bawaslu Jombang berharap setiap agenda dapat dipersiapkan dengan matang, baik dari aspek teknis maupun substansi. Program ini sekaligus menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi internal serta memperkuat peran Bawaslu dalam mengawal demokrasi.