GUNA TEGAKKAN KEPASTIAN HUKUM SENGKETA PROSES PEMILU, BAWASLU JOMBANG HADIRI RAKERNIS PSPP GELOMBANG I DI JAKARTA

Guna Tegakkan Kepastian Hukum Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Jombang Hadiri Rakernis PSPP Gelombang I di Jakarta Sehubungan dengan tahapan Pemilu Tahun 2024 memasuki Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap Bakal Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Jombang Farwis menghadiri Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2014 Gelombang I yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI pada hari Senin – Rabu tanggal 21 – 23 Agustus 2023 di REDTOP Hotel & Convention Center Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Anggota Bawaslu daerah terpilih pengampu Divisi Penyelesaian Sengketa menguasai dan menerapkan asas kepastian hukum dalam penegakkan sengketa proses pemilu. "Di pemilu, segala prosedur itu pasti. Hanya satu yang belum pasti, hasil pemilu. Itulah yang harus teman-teman lakukan, kepastian hukum," kata Bagja saat membuka Rakernis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Gelombang I, Senin (22/8/2023). Menurutnya, penguasaan ilmu hukum bagi Anggota Bawaslu daerah terpilih sangatlah penting. Walaupun tidak semua anggota terpilih memiliki latar belakang hukum, akan tetapi, bukan berarti itu jadi alasan untuk tidak mempelajari dasar-dasar hukum karena mengampu divisi penyelesaian sengketa, erat kaitannya dengan proses hukum. Seperti dia mencontohkan, anggota terpilih harus mampu membedakan mana alat bukti dan barang bukti dalam hukum acara proses pembuktian. Karena lanjut dia, bila anggota tidak dapat membuktikan, maka akan fatal dalam penentuan keputusan sidang. "Jadi bapak dan ibu harus menguasai hukum. Karena akan menjadi pemutus proses sengketa pemilu," tegasnya. Karena kata lulusan Universitas Indonesia itu, suksesnya Bawaslu dalam mengemban tugas, tercermin dalam dua indikator yaitu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. "Jika keduanya berhasil Bawaslu jalankan dan selesaikan dengan sukses, maka itu kesuksesan Bawaslu sebenarnya," ungkapnya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Totok Hariyono mengungkapkan sejak Anggota Bawaslu terpilih menjadi pengampu divisi Penyelesaian Sengketa, sejak saat itu juga selama durasi waktu 24 jam, dirinya siap menerima konsultasi dan permintaan permohonan jika ada yang membutuhkan arahan apabila ada dugaan sengketa proses. "Sejak kalian mengampu divisi penyelesaian sengketa, sejak itu juga kalian harus standby 24 jam," pungkasnya. Sebagai informasi, rakernis tersebut bertujuan guna mendukung terselenggaranya pelaksanaan Pemilu yang berintegritas, perlu dilakukan penguatan pemahaman Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dalam menghadapi Sengketa Proses Pemilu pasca penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dengan dikeluarkannya Surat Keputusan/Berita Acara oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. (red/yis)